Porto

Agar Tidak Korupsi, Mahyudin Ingin Parpol Dibiayai Pemerintah

Kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar Mahyudin mewacanakan agar partai politik (parpol) dibiayai negara. Hal itu agar kader partai fokus mengurusi partai dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Di sisi lain, agar kader tidak tergoda untuk korupsi karena dibebankan partai mencari dana. "Saya mendorong supaya dibiayai negara. Beberapa negara seperti Australia sudah melakukan itu," kata Mahyudin dalam diskusi bertema "Babak Baru Parpol di Indonesia yang digelar di Jakarta, Rabu (20/4). Selain Mahyudin, tampil pula sebagai pembicara Marcus Mietzner (Australian National University) dan Ray Rangkuti (Lingkar Madani).


Mahyudin menjelaskan besar nilai bantuan pemerintah bagi setiap parpol antara Rp 20.000-30.000 per suara. Angka itu dihitung dengan mengkalikan jumlah suara yang diperoleh parpol. Misalnya pada pemilu 2014 lalu, Golkar mendapatkan 20 juta suara. Total suara itu dikali Rp 20.000. Maka total dana yang diterima Golkar adalah Rp 200 miliar per tahun. "Angka itu lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan parpol selama satu tahun. Itu hanya contoh aja," kata Wakil Ketua MPR ini. Menurutnya, parpol yang dibiayai negara hanya yang memiliki kursi di DPR pusat. Jika tidak, maka tidak berhak mendapatkan dana dari negara.


Dia tegaskan konsekuensi dari sistem seperti ini, maka setiap tahun dana parpol harus diaudit tim independen. Jika terbuka melakukan penyelewengan, partai yang ada langsung didiskualifikasi. "Jika saya terpilih, akan mendorong wacana itu menjadi kenyataan. Golkar berada di depan untuk lobi dan memperjuangkannya," tutup mantan Bupati Kutai Timur ini.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar