Porto

Banyak Lahirkan Pemimpin Korup, Mahyudin Usulkan Evaluasi Undang-Undang Pemilu

Bertempat di gedung Serbaguna Kantor Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, Jumat pagi (18/11/2016) berkumpul ratusan warga desa se-Kecamatan Teluk Pandan. Mereka adalah peserta sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Teluk Pandan. Sosialisasi ini dibuka Wakil Ketua MPR Mahyudin, didampingi anggota Fraksi Partai Golkar MPR Popong Djundjunan sebagai narasumber, Ketua DPRD Kutai Timur Mahyunadi dan camat Teluk Pandan Syaifudin, Sos.

Saat tiba di Kantor Desa Martadinata, Mahyudin disambut sebuah tari dengan gerakan pencak silat, lalu dilanjutkan pengalungan bunga oleh tiga siswa sekolah dasar berpakaian adat Bugis. Dan begitu Mahyudin akan memasuki tempat acara kembali disambut tarian Jepen, sebuah tarian pesisiran untuk menghormati tamu. Di depan para peserta sosialisasi, Wakil Ketua MPR Mahyudin menjelaskan panjang lebar mengenai tugas dan fungsi MPR. Selain memiliki tugas-tugas konstitusional, MPR sebagai lembaga negara juga memiliki tugas menyosialisasikan Empat Pilar, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Selain itu, menurut Mahyudin, MPR juga punya tugas melakukan kajian tantang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Salah satu yang menjadi perhatian MPR, menurut Mahyudin, adalah pelaksanaan UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut politisi muda Partai Golkar ini, UU Pemilu yang ada sekarang, membuat banyak sekali kepala daerah dan gubernur masuk penjara. "Mereka tidak punya niat maling, tapi undang-undang yang ada  membuka kesempatan untuk itu, waspadalah," ujar Mahyudin.

Oleh karena itu, menurut Mahyudin, undang-undang tersebut perlu dievaluasi. Sebab, pemilu yang sekarang menganut suara terbanyak membuat partai politik tidak bisa mengontrol. Dan juga, membuat orientasi partai politik jadi berbeda. "Karena partai politik mau menang maka direkrut orang-orang yang populis," ujar Mahyudin. Oleh karena itu, legislator asal dapil Kalimantan Timur ini mengusulkan agar sistem pemilu merupakan kombinasi sistem terbuka dan tertutup. "Agar kualitas pemilu tetap terjaga," pungkas Mahyudin.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar