Porto

Jadi Ketua Umum Golkar, Mahyudin Dorong Revisi Undang-Undang Parpol

Kandidat calon ketua umum (caketum) Partai Golkar; Mahyudin berharap kasus dualisme kepengurusan yang pernah mendera Partai Golkar tak terulang lagi. Menurut kandidat nomor urut empat (4), kedepan, kepengurusan partai politik tak perlu lagi disahkan pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan HAM tetapi cukup melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


"Golkar Bali sudah menempuh proses hukum di semua tingkatan untuk kemudian dimenangkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pemenang. Namun hari ini kita tetap saja melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub)," ujar Mahyudin, dalam sesi debat caketum Golkar, di Hotel Pullman Surabaya, Rabu malam (11/5/2016). Mahyudin berharap, ke depannya setiap warga negara lebih menaati hukum, tak terkecuali pemerintah. Jika ada putusan pengadilan yang berkekuataan hukum tetap maka tak perlu dipersoalkan lagi.


"Ini menunjukkan memang penegakan hukum di Indonesia belum jadi panglima," tambah mantan bupati Kutai Timur ini. Mahyudin menjanjikan akan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik jika terpilih menjadi ketua umum. "Saya akan perintahkan 91 anggota saya di DPR untuk mengubah undang-undang di pemerintahan," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar