Porto

Kunjungi Myanmar, Mahyudin Sepakati Peningkatan Investasi Indonesia

Perwakilan MPR RI mengunjungi pemerintah Myanmar untuk meningkatkan hubungan bilateral. Delegasi parlemen yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Mahyudin diterima oleh Wapres Myanmar Henry Van Thio di Istana Wapres Myanmar II di Ibu Kota Negara, Nay Pyi Taw. Dalam pertemuan tertutup itu, MPR mendapat banyak aspirasi atau harapan dari pemerintah Myanmar. "Kami bertemu dengan Wapres, membicarakan banyak hal termasuk meningkatkan hubungan bilateral dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam kerja sama investasi antara Indonesia dan Myanmar, kita sepakat target perdagangan mencapai USD 1 M pada 2016," ungkap Mahyudin usai pertemuan, Kamis (25/8/2016).

Indonesia sendiri untuk saat ini menjadi investor terbesar nomor 13 di Myanmar dan hingga nilai investasi yang telah digulirkan sudah hampir mencapai USD 700 juta. Mahyudin menilai Myanmar cukup berpotensi menjadi pasar besar. Selain karena negara ini tengah dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara baru, nilai pertumbuhan ekonomi Myanmar mencapai 8,5 persen. "Parlemen kita minta untuk mendukung penuh kerja sama di Myanmar. Apalagi kita sama-sama negara anggota ASEAN. Jadi harus saling menyejahterakan kedua negara. Pertumbuhan ekonomi Myanmar juga cukup besar," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.

Mahyudin juga berharap agar pemerintah Indonesia memberi perhatian lebih terkait hal ini. Sebab negara-negara lain sudah mulai membidik Myanmar sebagai market berpotensi dalam investasi. "Dari Jepang dan Tiongkok sangat agresif mengirim menterinya datang ke sini karena di sini cukup potensial. Sejak pemerintahan baru Indonesia, belum ada menteri yang hadir ke sini. Maka alangkah lebih baik jika menteri terkait datang ke sini melihat peluang investasi," tutur politisi muda Golkar itu.

Hal senada disampaikan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi. Ia baru saja melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Myanmar yang juga tokoh perjuangan negara ini, Daw. Aung San Suu Kyi. Kini Suu Kyi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Myanmar. "Beliau sangat berharap bantuan atau kerja sama dalam pembentukan UU mereka, capacity building dan investasi," kata Ito di lokasi yang sama. Myanmar memang tengah memasuki proses peralihan dari rezim militer ke pemerintahan sipil atau demokrasi. Mereka banyak mengadopsi peraturan yang diterapkan Indonesia, termasuk soal Pemilu.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar