Porto

Mahyudin Ajak Parlemen Myanmar Belajar Demokrasi Di Senayan

Myanmar saat ini tengah berada dalam masa transisi dari rezim militer menuju sistem demokrasi. Parlemen Myanmar pun ingin belajar proses tersebut dari Indonesia dan MPR RI siap memfasilitasi untuk berbagi pengalaman. Keinginan tersebut terlontar saat Delegasi MPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR RI Mahyudin melakukan kunjungan ke parlemen Myanmar, yang diwakili Ketua Majelis Rendah/ Pyithu Hluttaw (DPR) Myanmar serta Pyidaungsu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw (DPD sekaligus MPR) Myanmar, Mahn Winn Khaing Thann. "DPD yang ada di Myanmar sedang membuat jalan membangun demokrasi. Saya kira demokrasi ini belum 100 persen. Suatu hal yang ingin kami tiru dari Indonesia," ungkap Thann saat menerima delegasi MPR RI di Kompleks Parlemen Myanmar di Ibu Kota Negara, Nay Pyi Taw, Kamis (25/8/2016).

Usia parlemen Myanmar baru sekitar satu tahun. Meski sudah keluar dari rezim militer, anggota parlemen yang benar-benar dipilih rakyat baru 75 persen. Sisanya perwakilan dari militer dan memiliki kewenangan yang cukup signifikan. "Dulu di Indonesia ada anggota parlemen yang dari militer, sekarang sudah tidak, itu yang ingin kami tiru. Kami harus belajar bagaimana anggota militer bisa mengundurkan diri dari parlemen, kami butuh pengalaman dari Indonesia," tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Majelis Rendah/ Pyithu Hluttaw (DPR) Myanmar, U Win Myint. Ia mengatakan, anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat hingga saat ini masih terus berusaha memperbaiki regulasi yang ada di Myanmar. "Kami sudah berusaha tapi belum sesuai harapan. Karena di UUD memang ada keterbatasan wewenang dalam melakukan ini," jelas Myint di lokasi yang sama. Myint menyebut bahwa ada sejumlah regulasi Myanmar yang diadopsi dari Indonesia. Pihaknya pun telah melakukan sejumlah kerjasama dengan beberapa lembaga dari Indonesia dalam hal demokrasi ini. "Kami bertujan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara ini dalam periode sekarang. salah satunya juga UU itu dibuat dari kemiripan Indonesia dan Myanmar," ucap dia.

Myanmar menganggap Indonesia sebagai 'big brother' atau kakak tertua mereka karena memiliki kemiripan dan juga mengingat hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin lebih dari 60 tahun. MPR dalam kesempatan itu mengundang anggota parlemen Myanmar untuk datang ke Indonesia jika ingin belajar lebih banyak lagi soal sistem demokrasi. "Saya berterima kasih karena mengundang kami ke Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua parlemen. Kami akan berusaha supaya bisa mengunjungi Indonesia. Saya mendoakan semua warga Indonesia sehat dan sejahtera," tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan kepada kedua ketua lembaga legislatif Myanmar tersebut bahwa mereka perlu datang ke Indonesia, terutama ke Senayan. Sebab ada banyak pelaku reformasi di Indonesia yang kini menjadi anggota parlemen. "Kalau mau memperdalam soal demokrasi, parlemen Myanmar perlu ke Indonesia. Karena banyak pelaku proses demokrasi ada di parlemen. Dulu Indonesia dipimpin militer selama 32 tahun. 1998 terjadi reformasi kebetulan yang meminta masyarakat, baru saat itu ada perubahan UU. Sehingga di parlemen tidak ada lagi fraksi militer," papar Mahyudin.

Politisi muda Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini militer Indonesia sudah profesional dan tidak lagi mencampuri urusan politik. Mahyudin menjelaskan pula tentang Polri yang kini sudah berpisah dari militer. "Saat ini militer sudah profesional, tidak lagi mencampuri urusan politik. Semua anggota parlemen di Indonesia adalah hasil pemilu. Dan kita mendorong partisipasi politikus wanita, 30 persen anggota legislatif harus dari perempuan," sebut legislator asal dapil Kalimantan timur ini.

Meski proses menuju demokrasi di Indonesia terbilang cukup cepat, Mahyudin mengatakan itu bukan suatu hal yang dapat diraih dengan mudah. Ia pun yakin Myanmar dapat mengikuti jejak Indonesia. "Saya yakin Myanmar bisa seperti itu juga. Prosesnya memang tidak mudah. Setiap saat kalau parlemen Myanmar ingin berkunjung, berdiskusi, kita dengan terbuka menyambut. Semua parlemen RI khususnya MPR bisa diajak untuk berdiksusi setiap saat dengan Myanmar," ujar Mahyudin.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini pun berharap agar antar parlemen Indonesia dengan Myanmar senantiasa dapat menjalin komunikasi yang baik. Berbagai kerjasama menurutnya berpotensi untuk dilakukan, termasuk dalam bidang investasi. "Mudah-mudahan kita bisa saling tukar informasi untuk kemajuan sesama, dan terbangun hubungan erat baik ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dari hati kecil kami, kami mendorong agar masyarakat Myanmar bisa lebih maju dan sejahtera serta proses demokrasi bisa lebih cepat terwujud," pungkas mantan Bupati Kutai Timur ini.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar