Porto

Mahyudin Anggap Ide Sekolah Parlemen Melemahkan Sistem Demokrasi Indonesia

Ide untuk mendirikan sekolah parlemen dapat melemahkan sistem demokrasi Indonesia atau bisa dibilang melemahkan partai politik (parpol). Karena, sebenarnya parpol itulah tempat sekolah para calon anggota legislatif (caleg). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin usai melakukan silaturahmi di SMAN 1 Kota Cirebon, Rabu (31/8). “Jadi ketika legislator itu gagal menjadi kegagalan dari parpol kita yang menempatkan kader-kadenya di legislatif,” ujar Mahyudin. Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu menganggap menganggap sekolah parlemen itu tidak relevan. “Kalau mau diadakan diklat saja seperti biasa misalkan, orang yang terpilih sebelum dilantik menjadi anggota legislatif wajib ikut kursus regular Lemhanas atau semacam pembekalan tapi lebih intensif jangan dua hari,” kata Mahyudin.

Menurut Mahyudin, sampai saat ini pembekalan MPR sebatas orientasi pengenalan gedung komplek Parlemen dan tata cara singkat atau sebagainya. “Saya kira yang diperlukan adalah kursus regular. Tidak perlu sekolah parlemen untuk jangka waktu lama. Karena, hanya tinggal memberdayakan lembaga-lembaga yang ada saja dan tidak perlu membentuk lembaga baru. Narasumber dan kurikulumnya bisa anti korupsi atau KPK,” urainya. Dikhawatirkan lanjut politisi muda Golkar ini, bila sekolah parlemen itu direalisasikan dan menggandeng lembaga-lembaga akan memakan banyak biaya. Sementara, kurikulumnya belum tentu baik.

“Saya menyarankan parpollah yang menyediakan sekolah. Kalau di Tiongkok misalnya, PKT punya sekolah politik untuk kader-kadernya untuk dicalonkan sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif. Oleh karena itu, partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP harus memulai membuat sekolah partai, jadi suatu saat nanti kader-kadernya yang dicalonkan sebagai kepala daerah dan legislatif bisa lebih memahami cara kerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan negara tercinta ini,” imbuh Mahyudin.

Ketua DPR RI, Ade Komarudin sebelumnya mengatakan, gagasan sekolah parlemen dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Selain itu sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator. “Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya,” ujar Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/8)

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar