Porto

Mahyudin Desak Jokowi Tengahi Konflik BPK Dengan Ahok

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta agar presiden Jokowi segera menengahi perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil investigasi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut politisi muda Golkar ini, jika tidak segera selesai, apalagi ada ancam-mengancam dan ajakan berkelahi, justru akan mendiskriditkan citra masing-masing lembaga. “Disinilah diperlukan campur tangan presiden untuk menyelesaikan permasalahan itu, agar citra lembaga, baik BPK maupun Pemprov DKI yang seharusnya dihormati tidak rusak di mata publik,” kata Mahyudin.


Mantan Bupati Kutai Timur ini pun berharap BPK dan Ahok dapat menurunkan tensi bicaranya. Jika kemudian permasalahan berlanjut ke masalah hukum, maka sudah sewajarnya publik harus melihat dengan kacamata terang dan bukan kacamata kuda yang bisa menimbulkan konflik horizontal, khususnya antar pendukung dan penentang Ahok. “Mari berpikir jernih. Kalau memang salah ya diproses KPK atau sebaliknya. Begitu juga jika tetap bersikukuh atas pendapatnya, maka jalan keluarnya adalah melalui proses hukum,” katanya. “Kalau memang BPK merasa dilecehkan oleh perkataan Ahok dengan disebut ‘ngaco’ gugat saja. Begitupula Ahok. Kalau memang merasa BPK tidak benar laporkan saja,” pungkasnya.


Senada, Peneliti Senior Founding Father House Dian Permata menyatakan bahwa perseteruan antara BPK dan Ahok dinilai merusak hubungan antar lembaga negara. Menurut dia, sebagai seorang kepala daerah, Ahok tidak pantas mengatakan ‘ngaco’ terhadap hasil audit BPK yang memang selama ini dianggap memiliki kredibilitas sebagai lembaga auditor negara. “Memang komunikasi politik Ahok sangat buruk. Dampak yang ditimbulkan akan merusak hubungan antar kelembagaan bukan individu,” kata Dian. 


Menurut dia, Ahok selaku kepala daerah tidak wajar berkata demikian. Pasalnya, dia menyakini bahwa hasil audit BPK dilakukan bukan hanya satu kali, melainkan melalui proses panjang. “Yang pasti hubungan antar kelembagan rusak. Pun dengan BPK agak lucu ketika kasus Bantar Gebang dia menggunakan bahwa laporan BPK good, ketika Sumber Waras ini tidak good,” papar dia.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar