Porto

Mahyudin: Jangan Berpikir Menjatuhkan Presiden Tanpa Dasar Hukum

Inilah Sosialisasi Empat Pilar MPR yang membutuhkan perjuangan berat. Untuk mencapai desa Sepaso Timur di kecamatan Bengalon, Kutai Timur, tempat sosialisasi berlangsung memakan waktu sembilan jam jalan darat yang di banyak tempat rusak berat. Sekitar lima jam dari Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur, atau 90 menit dari Sangatta, ibukota Kutai Timur. Wakil Bupati Kutai Timur; Kasmidi Bulang memuji Wakil Ketua MPR; Mahyudin yang mau melakukan sosialisasi sampai ke pelosok desa. "Ini peristiwa istimewa, karena Bengalon termasuk salah satu agenda Wakil Ketua MPR," ungkap Kasmidi dalam sambutan pembukaan acara sosialisasi, Sabtu pagi (19/11/2016).

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur, Bengalon. Di tengah udara yang cukup terik, tanpa pendingin udara, sekitar 200 peserta antusias mengikuti acara ini. Mereka adalah para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Hadir pula anggota MPR RI kelompok DPD RI Sofyan Hadi, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, anggota Forkompimda Kabupaten Kutai Timur, serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Dalam sambutannya, Mahyudin menjelaskan secara runut fungsi dan kewenangan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi di antara lembaga negara lainnya. Salah satu tugas dan wewenang istimewa MPR adalah memberhentikan Presiden. "Satu-satunya lembaga negara yang bisa memberhentikan Presiden adalah MPR," jelas mantan Bupati Kutai Timur ini. Tapi itu tidak mudah, karena baru bisa dilakukan bila Presiden melanggar hukum, korupsi, dan membahayakan negara.

Karena itu ketika di Jakarta terjadi demo besar-besaran, 4 November lalu, sempat beredar isu ingin mendatangi MPR dengan tujuan menjatuhkan Presiden. "Kala itu ada kontak saya apakah MPR mau terima mereka,  saya bilang tidak ada itu," ujar Mahyudin seraya menyatakan, "Kalau ada demo yang ingin menjatuhkan Presiden, saya takkan terima. Karena tidak ada dasar hukumnya." Kata legislator asal dapil Kalimantan Timur ini. Untuk memberhentikan Presiden, jelas Mahyudin, diatur konstitusi. "Apa urusannya Pilgub DKI Jakarta dibawa-bawa ke urusan menjatuhkan Presiden. Nggak nyambung," kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini.

Tapi anehnya, ada saja yang berharap bisa menjadi Presiden. "Kalau mau jadi Presiden harus ikuti ketentuan konstitusi. Ikut bertarung di Pilpres 2019," katanya. Maka, kata Mahyudin, jangan pernah berpikir menjatuhkan Presiden tanda dasar. Kalau itu terjadi bisa chaos. Kalau terjadi chaos yang jadi korban bukannya politikus, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut Mahyudin, Indonesia yang damai ini harus kita jaga, harus kita bela. "Yang harus kita kerjakan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta menyiapkan ekonomi mereka agar lebih baik," pungkas Mahyudin. 

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar