Porto

Mahyudin Mendesak Kementerian Agama Melobi Kuota Haji Negara Lain

Wakil Ketua MPR Mahyudin meminta Pemerintah khususnya Kementerian Agama, dapat melobi negara lain seperti Filipina, untuk bisa berbagi kuota haji. Karena, peristiwa 177 orang calon haji yang tertangkap menggunakan paspor palsu disebabkan persoalan kuota haji. Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini menjelaskan, keterbatasan kuota haji menyebabkan di beberapa daerah di Indonesia memiliki waktu tunggu haji hingga 30 tahun lebih. Apalagi, dengan kuota yang hanya satu persen dari jumlah penduduk. "Kalau penduduk Indonesia 260 juta orang, artinya yang bisa naik haji hanya 260 ribu orang. Sementara yang ingin naik haji bisa mencapai jutaan tiap tahunnya," kata Mahyudin, di Jakarta, Selasa (6/9).

Ini berdampak pada banyaknya WNI yang memilih naik haji melalui negara lain, salah satunya adalah Filipina. Sebab, di Filipina banyak kuota haji yang tidak terpakai, sehingga tidak terjadi antrian. "Sehingga, ada baiknya pemerintah Indonesia kesana (Filipina). Kemenag melobi pemerintah Filipina supaya kuota haji mereka diberikan ke indonesia, diminta saja kalau tidak dipakai," ujar legislator asal Kalimantan Timur ini. Lobi itu bisa dilakukan secara bilateral antara kedua negara. Setelah itu baru meminta persetujuan Arab Saudi. Lobi juga bisa dilakukan terhadap negara-negara lain yang punya kuota haji tak terpakai.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menyatakan, mungkin tingkat ketaatan beragama berbeda-beda di setiap negara. Meski umat Islam di Filipina banyak, tapi bisa saja mereka belum berpikir naik haji. Tidak seperti umat Islam di Indonesia. "Dengan kejadian ini, ada baiknya Kementerian Agama melobi lagi kuota haji, bahwa negara ini ada surplus, kita minus kuotanya," pungkas Ketua Umum HKTI ini.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar