Porto

Mahyudin Mendesak Pejabat Publik Hentikan Aksi Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan pegawai pemerintahan mendapat sorotan dari Wakil Ketua MPR, Mahyudin. Politisi muda Golkar ini berharap ke depan pengawasan di lingkungan pemerintahan semakin ditingkatkan. Mahyudin juga mendesak upaya-upaya melakukan reformasi birokrasi juga ditingkatkan. "Jangan sampai pameo bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas makin diyakini masyarakat.” Katanya. Karena itu hentikan korupsi, bukan saja di peradilan, tetapi juga di seluruh sektor pemerintahan," ujarnya usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis (21/04/2016)


Mahyudin mengaku sedih mendengar operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menimpa panitera di PN Jakarta Pusat, Nur Hadi. Menurut legislator dari dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini, kejadian tersebut sangat memalukan dan semakin membenamkan peradilan Indonesia. Selain itu, tentu membuat ketidakpercayaan masyarakat semakin besar. Mahyudin meminta para pejabat publik untuk mengambil pelajaran dan tidak melanjutkan aksi korupsi yang dilakukan selama ini. Selain menimbulkan aib dan malu, korupsi juga merugikan bangsa dan negara. "Tolong para pejabat publik, pekerjaan tidak terpuji itu harus dihentikan. Karena penghasilan yang didapat dari negara sudah baik," pungkasnya.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar