Porto

Mahyudin Mendesak Undang-Undang Anti Terorisme Direvisi

Kasus bom di gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan salah satu bukti bahwa penanganan terorisme di Indonesia selama ini masih dianggap gagal. Wakil Ketua MPR Mahyudin, menyatakan hal itu kepada wartawan di Sangatta, Kutai Timur, Jumat (18/11/2016). Program deradikalisasi yang dijalankan selama ini tidak menjamin seorang teroris yang telah menjalani hukum, lalu dibebaskan, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Mahyudin menunjuk pelaku bom di Samarinda adalah orang yang pernah dipenjara dalam kasus serupa, lalu dibebaskan dengan pengawasan, dan  ternyata kecolongan. Ia kembali mengulangi lagi perbuatannya.

Untuk mencegah perbuatan terorisme, menurut Mahyudin, harus dilakukan dengan merevisi Undang Undang (UU) Anti Terorisme. Dengan penguatan UU Anti Terorisme, politisi muda Partai Golkar ini berharap dapat mengantisipasi kemungkin bahwa pelaku yang sudah dinyatakan sadar takkan mengulangi lagi perbuatannya. Begitu pula MPR, melalui program sosialisasi Empat Pilar menyampaikan kepada masyarakat yang mengikuti untuk tidak takut pada terorisme. Karena tujuan terorisme, menurut Mahyudin, adalah melemahkan mental kita supaya kita terpengaruh. "Maka dengan penguatan Pancasila kita sampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut," ungkap Mahyudin. Negara akan bekerja keras melindungi segenap rakyatnya. 

Jadi, kata mantan Bupati Kutai Timur ini, terorisme  harus dilawan, harus kita hadapi secara bersama-sama. Dan, MPR akan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk segenap rakyat Indonesia. "Kalau semua rakyat Indonesia dengan sebenar-benarnya mengamalkan Pancasila dengan baik, saya yakin di Indonesia akan lahir sebuah persatuan yang kuat, tidak bisa dipecah belah dan tak bisa diobok-obok. "Itulah yang ingin kita capai melalui kegiatan sosialisai Empat Pilar MPR," pungkas legislator asal dapil Kalimantan timur ini.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar