Porto

Mahyudin Mengaku Melobi Pemerintah Agar Anggaran MPR Tidak Dipotong

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengakui MPR melobi pemerintah agar anggarannya tidak dipotong. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga, Presiden memotong anggaran 87 Kementerian dan Lembaga. Namun, dalam Inpres tidak mencantumkan tiga lembaga di parlemen yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menghemat anggarannya. "Ya kalau MPR memang melakukan lobi," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini mengakui melobi pemerintah agar anggaran MPR tak dipotong adalah hal wajar. Sebab, anggaran hanya diperuntukkan untuk membiayai operasional sosialisasi empat pilar MPR. "MPR itu lebih pada anggaran seperti sosialisasi karena kita tidak ada belanja barang, kecuali hanya buku dan itu tidak bisa dikurang-kurangi," ujar legislator asal Kalimantan Timur ini.

Lewat alasan inilah, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani dapat memaklumi permintaan MPR yang menginginkan agar anggarannya tak dipotong. "Kita slotnya juga kecil di bawah Rp 1 triliun. Jadi kita sudah bertemu Menkeu, pimpinan MPR dan pimpinan fraksi menyampaikan kepada ibu Sri Mulyani agar anggaran sosialisasi tidak dipotong," pungkas politisi muda Golkar ini.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar