Porto

Mahyudin Minta Kenaikan DP Mobil Pejabat Negara Ditunda

Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai kenaikan pemberian tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pejabat negara waktu dan angkanya kurang tepat. "Timing kurang tepat dan mungkin angka-angka itu perlu didiskusikan kembali," kata Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) dari dapil Kalimantan Timur itu di Gedung MPR Nusantara III, Jakarta, Senin (6/4/2015).


Dia juga menilai, angka sebesar Rp. 210 juta terlalu besar di tengah banyaknya kenaikan biaya hidup masyarakat. Mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pangan lainnya. "Rp. 210 juta agak terlalu besar untuk situasi sekarang. Kalau lima tahun lalu mungkin memang tidak masalah," imbuhnya.


Mahyudin menyatakan, hal ini bukan dikategorikan sebagai pemborosan uang negara karena semua belum dibayarkan. "Saya pakai mobil dinas lima tahun lalu. Jujur saja saya merasa kurang safe. Namun dalam rangka menghemat keuangan negara ya pakai saja (mobil) yang sudah ada," pungkasnya.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar