Porto

Mahyudin: Pancasila Membentengi Mahasiswa Dari Radikalisme

Sekitar 500 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menghadiri sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Kamis 28 April 2016. Animo mahasiswa sungguh besar sehingga seluruh tempat duduk di ruangan terisi penuh, bahkan banyak yang berdiri. Acara yang dibuka Wakil Ketua MPR Mahyudin ini adalah kerjasama Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Yogyakarta dan MPR RI. Hadir sebagai narasumber anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Hardisoesilo dan Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Dr. Siti Ruhaini.


Menurut Mahyudin, para mahasiswa merasa pemahaman atas ideologi Pancasila dan pilar-pilar lainnya agak kurang dalam. "Mahasiswa itu mudah sekali dihasut, dicuci otaknya dengan ideologi-ideologi yang lain. Karena itu, dengan kesadaran penuh mereka minta MPR hadir disini untuk memberikan pencerahan Pancasila termasuk pilar-pilar lainnya." tambah mantan Bupati Kutai Timur ini. Politisi muda Partai Golkar ini berharap dengan memahami ideologi Pancasila lewat sosialisasi Empat Pilar MPR maka para mahasiswa bisa terhindar dari paham-paham radikal. "Dengan memahami ideologi Pancasila saya kira kita bisa membentengi para mahasiswa dari radikalisme yang tidak sesuai dengan ajaran negara kita," harap Mahyudin.


Mahyudin juga mengungkapkan persoalan amandemen UUD terkait keinginan menghidupkan kembali GBHN. MPR masih mengkaji ini dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi dan pakar hukum tata negara. "Soal amandemen, kita masih melakukan kajian dengan melibatkan universitas-universitas untuk membuat naskah akademik amandemen itu dan saat ini posisinya masih pro dan kontra," katanya. Ada kelompok yang berpikiran GBHN perlu dimasukkan dalam Ketetapan (Tap) MPR RI sehingga perlu amandemen. Tapi ada yang berpikiran GBHN cukup dimasukkan dalam UU, jadi tidak perlu amandemen. Cukup ditempatkan dalam UU tapi dikodifikasi atau dijadikan satu dalam UU yang mengikat pelaksanaannya bagi pemerintah.


"Dua opsi ini masih dalam tahap kajian lembaga pengkajian MPR dan didiskusikan dengan pakar hukum tata negara termasuk berbagai universitas yang ada di Indonesia," jelasnya. Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini berharap tahun ini sudah ada hasil dari kajian itu. "Paling lambat tahun depan kita bisa menghasilkan GBHN," pungkasnya.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar