Porto

Mahyudin: Panitia Jadikan Munaslub Golkar Ibarat Proyek Rente

Panitia Penyelenggara seolah-olah menjadikan Munaslub Partai Golkar seperti proyek mencari rente. Mereka menaksir perhelatan pemilihan ketua umum baru itu menelan biaya Rp 85 miliar. Ditambah lagi untuk biaya pendaftaran para calon ketua umum (caketum) yang dipatok Rp 5-10 miliar per kandidat. “Kalau membuat Munaslub dengan angka sebesar itu seolah-olah bikin proyek saja. Kalau pemerintah batas penunjukan langsung itu Rp 200 juta, kalau Rp 85 miliar itu mesti ditender. Kasih EO saja, tak usah pakai panitia, jadi bisa lebih murah,” ujar Mahyudin, Kamis (21/4).


Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, dari pengalaman yang lalu-lalu biaya Munaslub itu kalau mau dijalankan Rp10 miliar atau di bawah itu. Namun, biaya Rp 85 miliar kemungkinan diiringi kegiatan lain yang tidak lazim.“Saya minta kegiatan-kegiatan yang belum tentu ada manfaatnya juga bagi calon seperti kampanye per zona dihapus saja. Calon-calon juga mesti diajak diskusi soal kampanye per zona, kalau tidak  ya jangan dipaksakan,” usul Mahyudin. Dia menegaskan, hal itu tidak terlalu baik efeknya terhadap citra politik Golkar. Terlalu berlebihan, akhirnya bisa menggiring pada korupsi kalau politik berbiaya tinggi. Padahal, semangat Golkar sendiri ingin memberantas korupsi dan itu dengan menekan agar biaya politik murah.


Mengenai biaya mahar bagi caketum, sambung mantan Bupati Kutai Timur ini, tidak ada aturan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Yang diatur adalah iuran dan sumbangan kader. “Sebagai kader kalau diminta sumbangan, mau jadi calon atau tidak saya akan menyumbang. Tapi yang realistis. Kalau dipatok besar, kan tidak rasional serta dari sisi pencitraan tidak baik,” urainya. Mahyudin menambahkan, bila Golkar citranya jelek di mata masyarakat panitia penyelenggara Munaslub yang bertanggungjawab. “Nanti kader-kader Golkar pada kabur semua,” tandasnya.


Diketahui, Rapat Pleno Panitia Pengarah atau SC Munaslub Partai Golkar, menaksir biaya penyelenggaraan Munaslub pada 25-27 Mei di Bali sebesar Rp 85 miliar. Ketua SC Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, angka tersebut merupakan hasil rumusan yang dihitung berdasarkan asumsi pembiayaan transportasi, akomodasi hingga uang saku peserta dari Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II. “Kurang lebih Rp85 miliar. Itu asumsi seluruh biaya, yang harus diterapkan,” kata Nurdin. Nurdin menjelaskan, uang saku mendapat alokasi terbesar dalam biaya Munaslub. Sebab, selama ini uang saku selalu menjadi pintu masuk politik uang antara peserta dengan bakal calon. “Tapi itu hanya ancar-ancar ya. Nanti tergantung DPP yang memutuskan. Filosofinya untuk menangkal politik uang,” kilah Nurdin.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar