Porto

Saran Mahyudin Agar Golkar Bisa Ikut Pilkada Langsung 2015

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menyatakan untuk menyelamatkan partai Golkar agar bisa mengikuti Pilkada serentak 2015 nanti, seharusnya kembali pada kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Karena dalam pengesahan SK Menkumham kepengurusan Riau berlaku dari 2010-2015. "Secara aturan hukum karena Munas Bali dan Munas Ancol belum disahkan pemerintah, seharusnya dikembalikan pada munas Riau," Jelasnya di Jakarta, Senin (25/5).


Politisi
muda Golkar ini menuturkan apabila Kubu Munas Ancol tetap berpatokan pada keputusan SK Menkumham dan Majelis Partai (MP) Golkar ini sudah tidak masuk akal, karena keputusan tersebut sudah dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "SK Munas ancol sudah tidak diakui lagi," tambahnya.


Oleh karena itu ia berharap semua pihak mengambil jalan tengah. Yakni untuk urusan Pilkada yang sudah
di depan mata harus ditandatangani oleh Kepengurusan hasil Munas Riau. "Yang menjadi masalah saat ini siapa yang berhak menandatangani calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada. Seharusnya tidak jadi masalah kita kembali ke Munas Riau walaupun proses hukum masih tetap berjalan," tandasnya.


Seperti dikabarkan, Kedua Kubu baik Kubu Munas Bali dan Munas Ancol sedang malakukan upaya islah. Namun kedua belah pihak masih mempu
nyai pendapat. Kubu Agung Laksono
menyatakan jika ingin islah harus mengikuti keputusan SK Menkumham dan MP. Sedangkan kubu Aburizal Bakrie berpatokan hasil keputusan PTUN yang dikembalikan pada Munas Riau.

Bagikan Post


Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar